SEJARAH PIDATO KENEGARAAN DALAM MENYAMBUT HUT RI

Pidato Kenegaraan Presiden yang diselenggarakan setiap tanggal 16 Agustus secara esensial merupakan pidato kepala negara kepada seluruh elemen bangsa dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus. Pidato ini pada awalnya merupakan ketentuan yang tidak tertulis (konvensi kenegaraan), karena sebelum diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bahwa Presiden harus menyampaikan Pidato Kenegaraan. Mengingat konvensi tersebut, maka pada akhirnya penyampaian Pidato Kenegaraan menjadi salah satu rangkaian acara kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

Dalam perjalanannya, memang terjadi dinamika waktu  penyampaian pidato kenegaraan, namun seperti sudah menjadi kesepakatan para pendahulu kita, bahwa Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT RI selalu diselenggarakan sebelum atau pada saat tanggal 17 Agustus. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1.    Pada era Presiden Soekarno, Pidato Kenegaraan dilaksanakan di Istana pada tanggal 17 Agustus,

2.    Pada masa Presiden Soeharto, Pidato Kenegaraan dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus didepan MPR/DPR RI dan didalamnya juga termasuk substansi mengenai Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangannya.

3.    Konvensi pada masa Presiden Soeharto tersebut, kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya sampai tahun 2008.

  Pada tahun 2009 (UU MD3 belum disahkan) Pidato Presiden mengalami perubahan dengan memisahkan antara Pidato Kenegaraan Presiden dengan Pidato Presiden mengenai Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN beserta Nota Keuangannya yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2009 dihadapan Sidang Paripurna DPR RI. Sedangkan Pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah pada Sidang Paripurna Khusus DPD RI yang diselenggara-kan setiap tanggal 23 Agustus pada awalnya diselenggarakan dalam Masa Pemerintahan Presiden Megawati, juga  merupakan ketentuan yang tidak tertulis dan tidak memiliki dasar hukum (konvensi).

Sehingga pada bulan Agustus 2009, Presiden berpidato 3 (tiga) kali di depan parlemen sebagai rangkaian pidato kenegaraan Presiden ke hadapan rakyat Indonesia, yaitu:

1) Pada 3 Agustus 2009 misalnya, Presiden menyampaikan RAPBN Tahun 2010 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR, yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DPD.

2) Berikutnya, pada 14 Agustus 2009,  Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan Peringatan HUT Ke-64 Kemerdekaan Republik Indonesia di Rapat Paripurna DPR (dimajukan mengingat tgl 16 Agustus merupakan hari Minggu)

3) Kemudian, 19 Agustus 2009, Presiden berpidato tentang Pembangunan Daerah dalam RAPBN 2010 di Sidang Paripurna DPD (dimajukan mengingat tgl 23 Agustus merupakan hari Minggu).

            Setelah UU MD3 disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009, maka Presiden melakukan 2 (dua) kali pidato dalam satu hari disetiap tanggal 16 Agustus. Pidato pertama adalah Pidato Kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI dan pidato kedua adalah Pidato Penyampaian RUU tentang APBN. Pidato Penyampaian RUU APBN dilakukan di hadapan DPR, sedangkan Pidato Kenegaraan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI dilakukan dalam Sidang Bersama (joint session) antara DPR dengan DPD.  Sidang bersama DPR-DPD diatur dalam Peraturan Bersama DPR dan DPD yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 2010, dan penyelenggaranya bergantian antara DPR dan DPD. Sampai saat ini telah 4 (empat) kali dilakukan sidang bersama yaitu:

1)     Pada sidang 16 Agustus 2010, penyelenggaranya adalah DPR

2)     Pada sidang 16 Agustus 2011, penyelenggaranya adalah DPD

3)     Pada sidang 16 Agustus 2012, penyelenggaranya adalah DPR

4)     Pada sidang 16 Agustus 2013, penyelenggaranya adalah DPD

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pidato Kenegaraan memiliki sejarah yang panjang dalam penyelenggaraannya dan merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI yang penyelenggaraannya dilakukan sebelum atau pada saat tanggal 17 Agustus. Saat ini DPR RI mengajukan RUU tentang Perubahan Atas RUU MD3 diantaranya antara lain akan mengubah Pidato Kenegaraan menjadi Tanggal 18 Agustus, RUU-nya masih dalam pembahasan.