Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 18 November 2013

        Hari Senin, tanggal 18 November 2013, Pukul 10.30 s.d. 12.00 WIB, DPR RI telah melaksanakan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie, dengan agenda penyampaian Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014.  Ketua DPR RI dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014, menyampaikan antara lain:

a.   Dalam bidang legislasi, pada masa persidangan ini Dewan akan melanjutkan pembahasaan terhadap 36 RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I dan 29 RUU diantaranya telah mengalami perpanjangan waktu pembahasan. RUU yang diharapkan diselesaikan pada masa persidangan ini antara lain adalah RUU tentang Desa dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Disamping itu juga terdapat 69 RUU kumulatif terbuka yaitu RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang ditangani oleh Komisi II DPR RI.

b.  Pimpinan DPR RI juga telah menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perppu ini akan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk pengaturan penjadwalan dan penentuan alat kelengkapan dewan yang akan menanganinya. Pembahasan terhadap Perppu ini diharapkan selesai dalam Masa Persidangan II ini.

c.  Dewan menilai, terbitnya Perppu sudah menjadi hukum positif, oleh karena itu lembaga manapun harus taat pada Perppu, dan tidak melakukan langkah apapun yang bertentangan dengan butir-butir yang termaktub dalam Perppu tersebut.

d.  Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan baru saja berhasil menyelesaikan pembahasan RUU APBN 2014 yang disetujui dengan bebberapa catatan fraksi-fraksi. Catatan tersebut antara lain meminta agar subsidi BBM dapat dikelola tepat sasaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Pemerintah harus mampu mengendalikan subsidi BBM pada tahun anggaran berjalan agar tidak melebihi kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.

e. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI khususnya Komisi VI dan XI telah melakukan pembahasan intensif dengan Pemerintah, mengenai Pengakhiran Perjanjian Dasar/Master Agreement (MA) Proyek Asahan PT. Inalum antara Pemerintah Indonesia dengan konsorsium investor Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA). Dewan meminta pengelolaan PT. Inalum harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termauk merespon keinginan beberapa Pemda terkait yang mengajukan diri sebagai participating interest atas pemilikan saham PT. Inalum.

f.     Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah, rencana pelaksanaa secara penuh kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2014. Untuk itu Dewan mendorong Pemerintah dan BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses peralihan ini, sehingga kehadiran lembaga OJK dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

g.  Terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pimpinan Dewan mengharapkan Bawaslu, Parpol, dan masyarakat mengawal penyelesaian data pemilih yang bermasalah agar Pemilu Legislatif 2014 dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan  adil serta tidak mengahdirkan sengketa dikemudian hari. Dewan juga mengingatkan tentang Daftar Pemilih Luar Negeri. Saat ini jutaan WNI d iluar negeri terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014.

h.   Mengenai pelaksanaan Pemilikada yang diusulkan dipercepat pada tahun 2013 ini, Dewan mengingatkan bahwa agenda ini harus benar-benar dipertimbangkan kesiapannya, agar tidak ,mengganggu proses peralihan masa jabatn Kepala Daerah.

i. Dewan juga menaruh perhatian terhadap permasalahan buruh. Pimpinan Dewan mengingatkan agar masalah permasalahan perburuhan diselesaikan melalui dialog tripartit. Buruh, pengusaha, dan pemerintah harus duduk bersama membicarakan pengpahan buruh, ataupun secara Bipartit antara buruh dengan majikan secara transparan untuk kebaikan bersama.

j.  Khusus masalah outsourcing, DPR RI telah membentuk Panja Outsourcing, dan telah menghasilkan rekomendasi untuk mendapatkan perhatian Pemerintah khususnya Menteri BUMN sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan pada Rapat Kerja September 2013.   

k.  Berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan di luar negeri, Dewan meminta Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap nasib TKIdi Arab Saudi. Saat ini Pemerintah Arab Saudi telah mengakhiri proses amnesti bagi pekerja migran ilegal di negerinya sejak 4 November 2013.

l.    Dibidang luar negeri, Dewan sangat prihatin terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Penyadapan yang dilakuan melalui kedutaan besarnya di Jakarta merupakan persoalan yang serius dalam hubungan antarnegara. Penyadapan ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia. 

Persidangan  II  Tahun  Sidang 2013 -  2014 dimulai dari tanggal  18  November  2013  s.d    20 Desember 2013 dan memiliki 25 (dua puluh lima) hari kerja.